BAB
1
SOSIOLOGI
PEMBANGUNAN PERSPEKTIF BUDAYA
sosiologi,
pembangunan adalah cara menggerakkan masyarakat untuk mendukung pembangunan dan
masyarakat adalah sebagai tenaga pembangunan, dan dampak pembangunan.
Pembangunan merupakan bentuk perubahan social yang terarah dan terencana
melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf
kehidupan masyarakat.
Kebudayaan merupakan pendukung pembangunan. Kebudayaan
di dudukkan secara pasif sebagai pemberi legitimasi terhadap penyelenggaraan
pembangunan. Kebudayaan dikelola untuk membentuk manusia dengan mentalitas
pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan,bahkan setiap interaksi manusia dengan
lingkungannya adalah proses budaya, bahkan proses multi dan lintas budaya. Ki
Hajar Dewantara mengemukakan bahwa budaya merupakan hasil perjuangan suatu
masyarakat terhadap zaman dan alam yang membuktikan kejayaan hidup masyarakat
dalam menghadapi rintangan dan kesulitan untuk mencapai kebahagiaan dan
keselamatan di hidupnya. Kondisi alam yang berbeda-beda di setiap daerah di
seluruh wilayah Indonesia menyebabkan banyaknya jenis budaya yang berkembang.
Hal ini disebabkan karena pengalaman hidup dan besarnya usaha untuk bertahan
dengan kondisi alam yang sulit sangat mempengaruhi tingkah laku dan tutur
bahasa yang mereka miliki. Namun sebagai bangsa Indonesia yang bersemboyan
bhineka tunggal ika, kita harus saling menghargai budaya-budaya yang ada di
negeri tercinta ini.
Menurut
Robert H Lowie, kebudayaan adalah segala sesuatu yang di peroleh individu dari
masyarakat, mencakup kepercayaan, adat istiadat, norma-norma artistic,
kebiasaan makan, keahlian yang di peroleh bukan dari kreatifitasnya sendiri
melainkan merupakan warisan masa lampau yang di dapat melalui pendidikan formal
atau informal.
BAB
II
SOSIOLOGI
PEMBANGUNAN DARI TINJAUAN KEPEMMPINAN
Teori-teori
tentang kepemimpinan ada tiga yaitu Great man Theory, Teori sifat, Teori
Prilaku. Pertama Teori Great Man Theory dimana teori ini mengatakan pemimpin
besar dilahirkan bukan di buat dan di landasi dengan keyakinan bahwa pemimpin
merupakan orang-orang yang memiliki sifat-sifat luar biasa dan di lahirkan
dengan kualitas istimewa yang di bawah sejak lahir dan ditakdirkan menjadi
seorang pemimpin di berbagai macam organisasi. Kartini kartono dalam bukunya membagi
definisi ini menjadi dua poin, pertama yaitu seorang pemimpin itu tidak di
buat, akan tetapi terlahir menjadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar
biasa sejak lahirnya. Kedua Teori Sifat
adalah teori kepemimpinan adalah
teori yang membedakan pada pemimpin dari mereka yang bukan pemimpin dengan cara
berfokus pada berbagai sifat karakteristik pribadi masing-masing. Untuk menjadi
seorang pemimpin yang berhasil sangat dtentukan oleh kemampuan pribadi
pemimpin. Kemampuan pribadi yang dimaksud adalah kualitas seseorang dengan
berbagai sifat atau ciri-ciri di dalam dirinya seperti berani bersaing, percaya
diri, bersedia berperan sebagai pelayan orang lain, loyalitas tinggi,
intelegensi tinggi, hubungan interperona baik.
Ketiga
Teori perilaku disebut juga sebagai teori social dan merupakan sanggahan
terhadap teori genetis. Pemimpin itu harus disiapkan, dididik dan dibentuk
tidak dilahirkan begitu saja. Teori ini memandang baha kepemimpian dapat
dipelajari dari pola tingkah laku, dan bukan dari sifat-sifat seorang pemimpin.
Alasannya, sifa seseorang relative sukar untuk diidentifikasi.
Selo
Soemardjan mengatakan bahwa perubahan yang dikehendaki atau direncanakan
merupakan perubahan yang diperkirakan atau telah direncanakan terlbih dahulu
oelh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat.
Masyarakat Indonesia bias dikatakan demikian tidak terlepas dari fenomena
pembangunan ini, keanekaragaman, etnik, ras, kelompok, dan agama dengan bentuk
dan tingkat kehidupan yang berbeda dalam masyarakat ini secara langsung maupun
tidak langsung mendorong timbulnya perubahan dalam masyarakat sendiri.
Suatu
proses pembangunan dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menilai sejauh mana
nilai-nilai dasar masyarakat yang terlibat dalam proses ini bias memenuhi seperangkat
kebutuhan hidup dn mengatasi berbagai masalah dari dinamika masyarakat ini, dan
tidak terlepas dari perkembangan kepemimpinan mulai dari :
§ Masa
Pemerintahan Orde Lama
§ Masa
Pemerintahan Orde Baru
§ Masa
Pemerintahan Reformasi
BAB
III
SOSIOLOGI
PEMBANGUNAN PERSPEKTIF HUKUM
Hukum adalah semua aturan yang harus
di turuti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan
ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan
membahayakan diri sendiri atau harta umpanya orang akan kehilangan kemerdekaannya,
di denda dan sebagainya. Ilmu hukum normtatis memandang hukum adalah hukum
dalam hukum itu sendiri. Apa yang tertuang dalam peraturan. Eksponen dari
aliran positivism Joh Austin mengatakan bahwa studitentang sifat hukum
seharusnya merupakan studi tentang hukum yang benar-benar terdapat system hukum
dan bukan hukum yang seharusnya ada dalam
norma-norma. Berbeda dengan hal tersebut sosiologi hukum memandang hukum
dari luar hukum. Dalam hal ini sosiolgi hukum mencoba untuk memperlakukan system
hukum dari sudut pandang ilmu social. Pada dasarnya sosiologi hukum berpendapat
bahwa hukum hanyalah salah satu dari banyak system social dan justru system
system social yang lain yang terdapat di masyarakat member arti dan pengaruh
tingkat hukum.
Peraturan sebagai substani hukum
adalah kaidah yang tidak bisa mengeksekusi sendiri saksinya. Ia juga mengandung janji-janji yang hanya bias
di laksanakan melalui campur tangan manusia di samping itu sumber daya yang di
butuhkan oleh hukum juga meliputi seperti alam, ekonomi, dan politik.
Pemerintah juga berperan penting
dalam penegakan hukum di Indonesia, hal itu di lakukan dalam rangka mencapai
kesejahteraan bagirakyatnya sehingga ia membutuhkan suasana yang kondusif dalam
menjalankan tugasnya walau dalam perjalanannya konflik hukum juga sering
terjadi.
v Pendekatan
hukum yang holistic dan visioner
v Pendekatan
hukum empiris sosiologis, realism, dan
kontak social
Hukum
modern adalah istilah yang di gunakan oleh Utrecht untuk memberikan sebutan
lain terhadap konsep Negara hukum materi. Utrecht membagi Negara hukum dalam
dua bentuk yaikni hukum formil ( Negara hukum klasik) dan Negara hukum materil
( Negara hukum modern ).
Negara
hukum formil disebut sebagai Negara hukum klasik, karena bentuk Negara hukum
formil secara history lebih dahulu berkembang. Sementara Negara hukum materil
di sebut sebagai Negara hukum modern, karena Negara hukum materil merupakan
jawaban atas tuntutan terhadap berbagai persoalan ketidakadilan yang timbul
dalam Negara formil.
Konsep
hukum modern sebagaimana yang terdapat di Negara-negara dunia ini, tidak jauh
dan tidak lepas dari hukum modern. Hal ini di tandai dengan adanya saintifikasi
hukum modern. Begitu kuatnya paradigm posivism tersebut membuat tatanan hukum
modern ini mulai membebaskan diri dari tatanan hukum kuno ( terutama pengaruh
teologi), sehingga hukum menjadi lebih sangat rasional.
BAB
IV
SOSIOLOGI
PEMBANGUNAN DARI TINJAUAN POLITIK
Menurut Wikipedia politik dari bahaa yunani politikus
yang berarti dari, untuk ,atau berkaitan dengan warga Negara, adalah suatu
proses pembentukan dan merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi
yang berbedapembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain terwujud
proses pembuatan keputusn, khususnya dalam Negara . Politik merupakan
pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat anatara lain berwujud proses
pembuatan keputusan , khususnya dalam Negara
Disamping itu tujuan politik juga
dapat dilihat dari sudut pandang berbeda seperti:
v Politik
adalah usaha yang di tempuh warga Negara untuk mewujudkan kebaikan bersama
v Politik
adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan Negara
v Politik
merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan
kakuasaan di masyarakat
v Politik
merupakan segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebajkan
pubik
Menurut
Max Weber, yang dinamakan politik adalah sarana perjuangan untuk bersama-sama
melaksanakan politik, atau perjuangan untuk mempengaruhi pendistribusian
kekuasaan, baik diantara Negara-negara maupun diantara kelompok di dalam suatu
Negara. Sedangkan Negara menurut Weber sebagai komunitas atau masyarakat yang
memonopoli penggunaan kekuasaan fisik yang sah di dalam tutorial tertentu.
Politik merupakan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat
yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam Negara.
Hal ini merupakan penggabungan antara berbagai defenisi yang berbeda mengenai
hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.
Tujuan
politik dan strategi nasional Indonesia untuk dalam negeri telah tercantum
dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat. Tujuan politik luar negeri setiap
Negara adalah mengabdi kepada tujuan nasional Negara itu sendiri. Keterlibatan
politik dapat terjadi dengan berbagai tujuan, diantaranya adalah memberikan
rakyat/warga Negara kesempatan untuk mempengaruhi proses embuatan kebijakan.
Adapun
tahapan-tahapan perkembangan politik yaiu :
1. Tahap
unifikasi politik
2. Politik
industrialisasi
3. Politik
kesejahteraan nasional
4. Politik
berkelimpahan
BAB
V
SOSIOLOGI
PEMBANGUNAN PERSPEKTIF AGAMA
Agama merupakan kedudukan dan peranan yang sangat penting
dan strategis, utamanya sebagai landasan spiritual, moral, dan etika dalam
pembangunan nasional. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya peranan
lembaga social keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan dalam
pembangunan nasional dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam perubahan
social
Agama
mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis, utamanya
sebagai landasan spiritual , moral, dan etika dalam pembangunan nasional. Agama
sebagai system nilai seharusnya dipahami dan diamalkan oleh setiap individu,
keluarga, masyarakat, serta menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pembangunan agama perlu mendapat perhatian lebih besar, baik yang berkaitan
dengan penghayatandan pengalaman agama, pembinaan pendidikan, maupun pelayanan
kehidupan beragama.
Kegiatan
pokok yang dilakukan adalah 1) memberikan bantuan untuk pembangunan dan
rehabilitsi sarana, prasarana peribadatan, dan kegiatan tempat ibadah, 2) Menyediakan sarana dan prasarana penerangan agama,
3) menyediakan kitab suci dan literature keagamaan di utamakan terjemajan dan
tafsir , 4) meningktkan kemampuan aparat dan petugas haji, 5) Meningkatkan dan
mngoptimalkan fungsi dan peran tempat ibadah untuk bimbingan dan pelayanan pengelolaan zakat dan wakaf, serta lemahnya
pemahaman hukum agama.
BAB
VI
SOSIOLOGI
PEMBANGUNAN DARI TINJAUAN EKONOMI
Pembangunan
adalah cara menggerakkan msyarakat untuk mendukung pembangunan dan masyarakat
adalah sebagai tenaga pembangunan dan dampak pembangunan, dan berkembang pesat
pada sejak awal 1990-an . Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan
masyarakat, ekonmi, social, budaya, politik yang berlangsung pada level makro (
nasional). Dan mikro. Dalam hal ini pembangunan diartikan sebagai suatu perubahan,
kemajuan, masyarakat, kemajuan teknologi, perluasan wawasan dan pola piker masyarakat,
prilaku dan gaya hidup masyarakat.
Sosiologi
merupakan ilmu terapan dan ilmu murni. Dalam hal ini tentunya peran ilmu
sosiologi amat dibutuhkan terutama di bidang pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Dalam pembangunan perlu diperhatikan program yang harus dilakukan yaitu :
1. Pengembangan
ekonomi kerakyatan.
2. Pengembangan
kualitas sumber daya manusia.
3. Pengembangan
infrastruktur.
4. Pengembangan
pariwisata.
Ekonomi
pembangunan lebih berurusan dengan mekanisme ekonomi, social, dan
institusional, baik disektor pemerintahan maupun swasta, untuk menciptakan perbaikan-perbaikan
yang luas dan cepat dalam taraf kehidupan masyarakat miskin dan yang kekurangan
makan dan buta huruf di Asia, afrika, dan amerika latin.
Menurut Conyers &
Hills (1994), perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang bersinambung dan
mencakup keputusan atau pilihan berbagai alternative penggunaan sumber daya
untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan dating. Berdasarkan defenisi
di atas terdapat 4 elemen perencanaan yaitu : merencanakan berarti memilih,
perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya, perencanaan merupakan
alat untuk mencapai tujuan dan perencanaan untuk masa depan.
BAB
VII
SOSIOLOGI
PEMBANGUNAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN
Pendidikan
berarti proses mendidik atau melakukan suatu kegiatan yang mengandung proses komunikasi
pendidikan antara yang mendidik da yang dididik. Melalui masuk kepada peserta
didik yang secara sadr akan dicerna oleh jiwa, akal maupun raganya sehingga
pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), dan sikap (afektif) sesuai
dengan yang dituju oleh pendidikan. Tujuan pendidikan adalah menciptakan
seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang
luas ke depan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan dan mampu
beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan, karena pendidikan
itu sendiri memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan.
Pendidikan
merupakan syarat mutlak apabila manusia ingin tampil dengn sifat-sifat hakekat
manusia yang dimiliknya. Dan untuk bisa bersosialisasi antar sesame manusia
inilah manusia perlu pendidikan. System pendidikan yang dikembangkan di suatu
Negara hendaknya dapat menjadi wadah yang mantap dan stabil yang member
kesempatan dan peluang yang sebesar besarnya bagi penyelenggaraan pembelajaran
yang dapat mengembangkan isi IPTEK yang seluas-luasnya kepada warga negaranya
yang punya hak untuk memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya sesuai
dengan kemampuannya.
Menurut Ki Hajar Dewantara
menjelaskan pendidikan merupakan yaitu untutan di dalam hidup tumbuhnya
anak-anak adapun maksud dari pendidikan ini adalah menuntun segala kekuatan
kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota
masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.
Di Indonesia sudah diterapkan
beberapa aliran –aliran pendidikan penerimaan tersebut di yakni di terima sesuai dengan kebutuhan dalam
latar pandangan yang konvergensi. Meskipun dalam hal ni di utamakan bakat dan
potensi lainnya dari anak, namun upaya penciptaan lingkungan untuk mengembangkan
bakat dan kemampuan di usahakan pula secara optimal.
Adapun
aliran –aliran pendidikan di Indonesia yaitu :
·
Aliran Nativisme
·
Aliran Naturalisme
·
Aliran Empirisme
·
Aliran Konvergensi
Pendidikan
pada dasarnya merujuk pada UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 adalah usaha sadar
dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
Menurut
Skinner, pendidikan kita saat ini hanya dijadikan sebagai cabang dari teknologi
ilmiah yang paling penting, yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia.
Padahal pendidikan harus dijadikan pusat pengemabangan peradaban dan kebudayaan
umat manusia dalam masyarakat. Dari segi manajemen kependidikan, suatu
perencanaan untuk pendidikan masa depan harus meliputi tiga ciri pokok
masyarakat, yaitu masa depan sosio, masa depan tekno, dan masa depan bio,
dengan segala implikasi dan dampaknya terhadap jiwa manusia.
BAB
VIII
SOSIOLOGI
PEMBANGUNAN DARI TINJAUAN PENGEMBANGAN DAN LOKAL
Pertumbuhan
ekonomi yang sehat sangat penting jika suatu wilayah ingin bersaing di pasar
local dan nasional. Untuk mencapi tujuan ini, pendekatan kawasan yang terpadu
diperlukan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi. Prioritas utama adalah
mengidentifikasi kawasan-kawasan yang menunjukkan tanda-tanda aglomerasi dengan
seluruh kegiatan dan institusi yang membentuknya. Kemungkinan kawasan ini
menjadi pusat usaha dan perdagagan tergantung pada jaringan transportasi yang
baik, prasarana yang lengkap, tempat kerja yang mudah dicapai, dukungan modal,
dan kesempatan pelatihan/pendidikan.
Di lihat dari kualitas lingkungan
yang merupakan asset alam dan budaya, sarana umum merupakan penarik kegiatan
bisnis yang penting. Untuk melihat dan mengukur tingkat kenyamanan hidup pada suatu wilayah , sarana umum
merupakan kerangka utama dari pembangunan.
Prinsip-prinsip pembangunan local adalah
sebagai berikut :
§ Mengenali
Ekonomi Wilayah
a. Perkembangan
penduduk dan urbanisasi
b. Sector
pertanian
c. Sector
pariwisata
d. Kualitas
lingkungan
e. Keterkaitan
wilayah dan aglomerasi
§ Merumuskan
Pembangunan daerah yang pro-bisnis
a. Menyediakan
informasi kepada pengusaha
b. Memberikan
kepastian dan kejelasan kebijakan
c. Mendorong
sector jasa dan perdagangan
d. Meningkatkan
daya saing perusahaan daerah
e. Membentuk
ruang yang mendorong kegiatan ekonomi.
Adapun
tujuan pengembangan local yaitu :
·
Mengurangi disparsi atau ketimpangan
pembangunan antara daerah dan sub daerah serta antara warga masyarakat
(pemerataan dan keadilan).
·
Memberdayakan masyarakat dan
mengentaskan kemiskinan.
·
Menciptakan atau menambah lapangan
kerja.
·
Meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat daerah.
·
Mempertahankan atau menjaga kelestarian
sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi
berkelanjutan.
BAB
IX
SOSIOLOGI
PEMBANGUNAN PERSPEKTIF PENGEMBANGAN MASYARAKAT YANG TERPADU
Tujuan
pengembangan masyarakat terpadu adalah membangun kembali masyarakat sebagai
tempat pengalaman penting manusia, memenuhi kebutuhan manusia, dan membangunan
kembali struktur-struktur Negara kesejahteraan, ekonomi global, birokrasi,
elite profesional dan sebagainya yang kurang berperikemanusiaan dan sulit
diakses. Keenam dimensi tersebut tidak selalu berbeda, dan semuanya
berinteraksi satu dengan lainnya dalam bentuk-bentuk yang kompleks.
Pengembangan
masyarakat dan model pemikiran tentang peran pekerja masyarakat, keenam dimensi
di atas dipertimbangkan sebagai hal yang sangat penting. Keenam dimensi
tersebut yaitu :
·
Pengembangan social.
·
Pengembangan ekonomi.
·
Pengembangan politik.
·
Pengembangan budaya.
·
Pengembangan lingkungan.
·
Pengembangan personal/spiritual.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar